Hukum dan Kode Etik Fotografi di Indonesia

KODE ETIK FOTOGRAFI

HOBIKU.NET – Tak dapat dipungkiri bahwa saat ini minat akan potret memotret semakin berkembang. Mulai dari anak-anak sampai orang tua hobi photo dengan kameranya masing-masing. Apalagi zaman serba canggih dengan gadget foto atau video dengan harga terjangkau. Mulai dari foto selfie sampai narsis bareng-bareng dengan tongsis. Kemudian hasilnya upload di sosial media seperti instagram, facebook, path dll.

Namun yang perlu diperhatikan banyak juga yang terkena kasus hukum gara-gara sebuah foto atau video. Biasanya berkaitan dengan kesusilaan, privasi dan hak cipta. Seperti saya yang harus mendekam di penjara selama 500 hari gara-gara sebuah foto panas seorang model.

Memang di era internet, video, foto atau gambar sebagai karya ciptaan sangat rentan menjadi persoalan hukum. Tanpa pengetahuan undang-undang dan hukum, kelalaian yang timbul dari hanya sekali klik pada keyboard bisa berujung bui atau denda bermilyar Rupiah.

Intellectual Property Rights (IPR) dalam bahasa Indonesia memiliki dua istilah yang pada awalnya adalah Hak Milik Intelektual dan kemudian berkembang menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Permasalahan yang kerap muncul adalah bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta fotografi. Individu terhadap perusahaan, organisasi nirlaba, pemerintah dan pihak-pihak tertentu selalu mempunyai kebutuhan untuk menggunakan karya fotografi.

Berikut Beberapa Aturan Hukum yang Perlu Dipahami Para Fotografer Indonesia yang admin peroleh dari Hukumonline.com:

1. Hukum Menggunakan Foto Orang Lain Tanpa Izin
Menurut Pasal 13 ayat (1) huruf j UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta fotografi termasuk ciptaan yang dilindungi. Selanjutnya, pengaturan hak cipta untuk potret/fotografi diatur dalam Pasal 19 s.d. Pasal 23 UUHC. Orang yang mengambil foto orang lain menjadi seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari foto yang dihasilkan. Akan tetapi, terhadap fotografi terdapat pembatasan atas penggunaan hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUHC yang berbunyi:
(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
(2) Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
(3) Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:
a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Keharusan untuk meminta persetujuan orang yang dipotret karena tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu, ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya. Demikian bunyi penjelasan Pasal 19 ayat (1) UUHC.

Jadi, bila ingin menggunakan foto yang menampilkan orang lain untuk misalnya kegiatan promosi, atau menampilkan foto tersebut dalam suatu website untuk keperluan komersial, sebaiknya anda meminta persetujuan terlebih dahulu dari orang yang dipotret. Bila tidak anda dapat dijerat ancaman pidana Pasal 72 ayat (5) UUHC yang berupa pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp150 juta.

2. Hukumnya Diam-Diam Memfoto Orang Lain
Bagaimana aspek hukum memfoto orang lain secara diam-diam? Contoh kasus: Ada teman kantor sedang bekerja dan tanpa sadar difoto dengan menggunakan HP yang mana foto itu seolah-olah posisinya menunduk seperti sedang tidur. Lalu foto itu dicetak dan dijadikan bukti ke atasannya bahwa dia lagi tidur di jam kerja. Bisakah orang yang memfoto dipidana sesuai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Apakah foto tersebut merupakan bukti yang sah?

Foto yang diambil melalui kamera handpohone tersebut dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik apabila masih berbentuk elektronik (jika belum dicetak) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 UU ITE.

Jika dilihat dari segi UUHC, foto teman itu dikategorikan sebagai potret, yaitu gambar dari wajah orang yang digambarkan. Sebagai pencipta, si pengambil foto memiliki hak cipta yang memberi sejumlah hak eksklusif kepada pencipta di antaranya untuk melaksanakan perbanyakan, pengumuman termasuk perubahan atas gambarnya sendiri dan melarang orang lain melaksanakan tindakan-tindakan tersebut tanpa seijinnya. Akan tetapi, terdapat pembatasan atas penggunaan hak cipta atas potret. Artinya, orang yang mengambil potret harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari yang difoto sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUHC. Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000.

Perbuatan ini tidak bisa dikenakan ancaman pidana dalam UU ITE oleh karena perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan jalan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ini karena foto yang telah dicetak tersebut tidak lagi dalam bentuk informasi dan/atau dokumen elektronik. Kalau foto tersebut tidak berbentuk informasi elektronik, maka pelakunya diancam Pasal 310 ayat (2) jo. ayat (1) KUHP ttg perbuatan menista dengan gambar.

Jadi, pada dasarnya memfoto orang lain secara diam-diam itu tidak dipidana. Tapi, jika foto tersebut disebarluaskan tanpa seizin pihak yang difoto, maka pelakunya bisa dipidana sesuai UUHC. Jika memuat unsur pencemaran nama baik dan fotonya masih dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, pelakunya diancam pidana sesuai UU ITE. Jika memuat unsur pencemaran nama baik dan fotonya berbentuk gambar yang dicetak lalu disebarluaskan, pelakunya diancam dengan KUHP. Mengenai pembuktian, pada dasarnya sesuatu yg menyatakan kebenaran suatu peristiwa bisa dijadikan bukti. Namun, ditinjau dari UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

3. Konsekuensi Hukum Mengunggah Foto Ke Grup BBM
Menurut Josua Sitompul, S.H., IMM dalam artikel Apakah Blackberry Messenger (BBM) Termasuk Media Sosial?, pengiriman satu konten dari satu anggota kepada grup BBM dapat diterima oleh anggota-anggota lain dari grup tersebut. Dengan kata lain, teknologi aplikasi media sosial, termasuk aplikasi BBM tersebut, dapat menciptakan ruang publik virtual. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum. Oleh karena itu, sama seperti menggunakan media sosial lainnya, pengguna harus memiliki kehati-hatian dalam melakukan pengiriman.

Foto yang diunggah ke grup BBM dapat menimbulkan konsekuensi hukum, jika foto tersebut memuat konten atau isi yang bertentangan dengan UU ITE atau melanggar UUHC (sehubungan dengan penyebaran foto seseorang).

Oleh karena itu, hati-hati gan kalau share foto di grup BBM. Jika muatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, bisa kena hukum lho.

4. Risiko Hukum Mengumbar Foto Mesra Dengan Istri Orang Lain
Banyak motif kenapa seseorang melakukan ini biasanya motif sakit hati kepada si perempuan.

Ada dua kemungkinan risiko hukum dalam kasus penyebaran poto ini.

Yg pertama, bila penyebaran foto dilakukan lewat media elektronik seperti email, facebook, twitter, blog pribadi atau bahkan di forum web seperti kaskus. Sang penyebar foto bisa diancam pidana. Yaitu penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Demikian diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (3) serta Pasal 43 UU ITE.

Pasal-Pasal di UU ITE
Pasal 27 ayat (1)
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 27 ayat (3)
“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Beda hal klo penyebaran foto itu dilakukan lewat media cetak seperti pamflet, poster, dll. Ancaman hukumannya lebih ‘ringan’. Yaitu penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp4,5 juta. Hal ini diatur dalam Pasal 310 (2) KUHP

Pasal 310 ayat (2) KUHP
(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

5. Hukumnya Telanjang Di Social Media
Dunia social media memang wadah menunjukkan eksistensi yang digandrungi masyarakat dri berbagai lapisan. Menariknya cara untuk eksis di socmed ini kadang-kadang ekstrim gan. Salah satunya adalah dengan memposting foto-foto telanjang.

Lalu apakah hal seperti melanggar peraturan hukum di Indonesia?

Pertama-tama, yang perlu anda ketahui ialah masalah Pornografi sudah diatur secara tegas oleh UU Pornografi yang sudah secara tegas Pasal 4 ayat (1)-nya menyatakan:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani;
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.

Jadi berdasarkan pasal di atas, agan dilarang untuk menyebarkan foto-foto telanjang di social media. Bila agan masih nekad melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) di atas, agan dapat dijerat sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250 Juta dan paling banyak Rp. 6 miliar. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Pornografi.

Masih juga relevan dengan masalah foto-foto bugil, Pasal 8 UU Pornografi menyatakan bahwa Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Pelanggaran terhadap pasal 8 ini diancam sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 miliar.

Jadi bukan hanya fotografernya maupun penyebar foto-foto telanjang di social media saja yang terancam sanksi pidana, orang yang menjadi model foto-foto telanjangnya pun dapat dikenai sanksi.

Selain diatur oleh UU Pornografi, menyebarkan foto-foto telanjang di social media juga merupakan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 UU ITE yang mengatur sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pelanggaran pasal di atas ada ancaman sanksi pidananya di Pasal 45 ayat (1) UU ITE berupa penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.
Kode Etik Dunia Fotografi Terkini 2016
Dalam dunia fotografi tidak hanya asal jepret, dalam dunia fotografi juga ada etikanya. Etika publikasi / kode etiknya. (Sumber:www.fotografi.my.id/artkel/kode-etik-fotografi.html)

1. Terhadap Makhluk Hidup
tidak mengganggu fisik mau pun psikis subyek/obyek
tidak menggangu aktivitas subyek/obyek
tidak merugikan subyek/obyek, baik saat memotret mau pun saat foto ditampilkan
tidak menyebabkan perubahan perilaku yang bersifat negatif
Etika memotret ruang publik, harus melihat situasi dan kondisi dari negara dan tempat bersangkutan, dibeberapa negara terdapat larangan untuk memotret anak kecil yang berlarian di jalan, contohnya Australia, karena sangat takut jika terjadi eksploitasi anak. Berbeda dengan di Indonesia yang bisa dengan bebas candid anak kecil.

2. Terhadap Benda
Tidak mengganggu kesetimbangan
Tidak boleh merusak benda benda bersejarah yang menjadi objek , tidak boleh menggunakan flash karna dapat merusak barang tersebut. (Dalam musium)
3. Terhadap Hukum, dan semacamnya
bila memungkinkan selalu minta ijin sebelum atau sesudah perekaman
lengkapi surat ijin bila memang diperlukan
Untuk memotret kejadian-kejadian seperti kecelakaan, bencana dan tragedi lainnya, para jurnalis biasanya memiliki akses sendiri (kode etik jurnalistik) yang diatur dalam UU no 40/1999 PERS dan KEJ .
4. Terhadap Sesama Fotografer
Tidak saling mengganggu/merugikan proses perekaman
Saling bertenggang rasa
Sekian update informasi dari Hobiku.net. Semoga bermanfaat buat sahabat sehingga jadi makin cerdas hukum dan dapat menjadi sumber referensi dalam membuat Makalah atau Skripsi Hukum Fotografi di Indonesia. Salam.